Kebijakan
Untuk Mengatasi Inflasi
a. Kebijakan
Moneter
Peran bank sentral dalam mengatasi inflasi adalah
dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan yang diambil oleh bank
sentral tersebut dinamakan kebijakan moneter, yaitu dengan menggunakan cara-cara
sebagai berikut.
1. Politik
Diskonto (discount policy) adalah politik bank sentral untuk memengaruhi
peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan tingkat bunga. Dengan
menaikkan tingkat bunga diharapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan
berkurang karena orang akan lebih banyak menyimpan uangnya di bank daripada
menjalankan investasi.
2. Politik
Pasar Terbuka (open market policy) dijalankan dengan membeli dan menjual
surat-surat berharga. Dengan menjual surat-surat berharga diharapkan uang akan
tersedot dari masyarakat.
3. Politik
Persediaan Kas (cash ratio policy) adalah politik Bank Sentral untuk
memengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan persentase
persediaan kas dari bank. Dengan dinaikkannya persentase persediaan kas,
diharapkan jumlah kredit akan berkurang.
4. Pengawasan
kredit secara selektif.
b. Kebijakan
Fiskal
Selain
kebijakan moneter, pemerintah dapat juga memberlakukan kebijakan fiskal yaitu
kebijakan yang berhubungan dengan pengaturan penerimaan dan pengeluaran Negara.
Jadi yang diatur dalam kebijakan fiskal adalah:
1. pengaturan
pengeluaran pemerintah (APBN) dan
2. peningkatan
tarif/pajak.
c. Kebijakan
Nonmoneter
Selain dua
kebijakan di atas ada juga yang disebut kebijakan nonmoneter yang mengatur
hal-hal berikut:
1. Peningkatan
produksi.
2. Kebijakan
upah.
3. Pengawasan
harga
Sumber :
Eko, Yuli. 2009. Ekonomi 1 : Untuk
SMA dan MA Kelas X. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional :
Jakarta.
Mulyati, sri Nur dan Mahfudz, Agus dan Permana,
Leni. 2009. Ekonomi 1 : Untuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Kelas X.
Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional : Jakarta.
Materi terkait :
Materi terkait :
Penyebab terjadinya inflasi yang pada awalnya diyakini oleh pihak Bank Indonesia dan Bappenas karena kenaikan harga minyak dunia dan `subprime mortgage` yang terjadi di Amerika Serikat, ternyata dihantam pula oleh kenaikan harga pangan. Gejolak perekonomian dunia yang berujung pada inflasi sesungguhnya mulai tampak saat pendapatan per kapita Amerika Serikat mulai turun. Namun sayangnya para ekonom di tanah air banyak yang tidak menyetujuinya tanda-tanda itu. Salah satu sumber mngatakan beberapa cara ubtuk mengatasi masalah inflasi tersebut. Diantaranya adalah :
1. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal.
Kebijakan moneter dapat dilakukan melalui instrument-instrumen berikut:
• Politik diskoto (Politik uang ketat): bank menaikkan suku bunga sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.Kebijakan diskonto dilakukan dengan menaikkan tingkat bunga sehingga mengurangi keinginan badan-badan pemberi kredit untuk mengeluarkan pinjaman guna memenuhi permintaan pinjaman dari masyarakat. Akibatnya, jumlah kredit yang dikeluarkan oleh badan-badan kredit akan berkurang, yang pada akhirnya mengurangi tekanan inflasi.
• Politik pasar terbuka: bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal untuk menyerap uang dari masyarakat dan dengan menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi dan laju inflasi dapat lebih rendah.Operasi pasar terbuka (open market operation), biasa disebut dengan kebijakan uang ketat (tight money policy), dilakukan dengan menjual surat-surat berharga, seperti obligasi negara, kepada masyarakat dan bank-bank. Akibatnya, jumlah uang beredar di masyarakat dan pemberian kredit oleh badan-badan kredit (bank) berkurang, yang pada akhirnya dapat mengurangi tekanan inflasi.
• Peningkatan cash ratio:Kebijakan persediaan kas artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang. Menaikkan cadangan uang kas yang ada di bank sehingga jumlah uang bank yang dapat dipinjamkan kepada debitur/masyarakat menjadi berkurang. Hal ini berarti dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.
2. Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubugan dengan finansial pemerintah. Kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui instrument berikut:
• Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan. Pemerintah tidak menambah pengeluarannya agar anggaran tidak defisit.
• Menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak, konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya karena sebagian pendapatannya untuk membayar pajak. Dan juga akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.
3. Kebijakan Non Moneter
Kebijakan nom moneter adalah kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah maupun jumla uang yang beredar, cara ini merupakan langkah alternatif untuk mengatasi inflasi. Kebijakan non moneter dapat dilakukan melalui instrument berikut:
• Mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya.
Cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang
konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu
pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada
sektor produksi bahan bakar, produksi beras.
• Menekan tingkat upah.
tidak lain merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah
tidak sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat
meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap
barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.
• Pemerintah melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal.
• Pemerintah melakukan distribusi secara langsung.
Dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan
pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET).
Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan.
Pengawasan yang tidak baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk
menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan
lancar, seperti yang dilakukan pemerintah melalui Bulog atau KUD.
• Penanggulangan inflasi yang sangat parah (hyper inflation) ditempuh dengan cara melakukan sneering (pemotongan nilai mata uang).Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan, pembersihan, reorganisasi. Kebijakan sanering antara lain:
· Penurunan nilai uang
· Pembekuan
sebagian simpanan pada bank – bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang
dibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah.
Senering ini pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1960-an pada saat
inflasi mencapai 650%. Pemerintah memotong nilai mata uang pecahan Rp. 1.000,00
menjadi Rp. 1,00.
• Kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga.
• Kebijakan penentuan harga dan indexing. Ini dilakukan dengan penentuan ceiling price.
• Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk kepada kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing.
Kebijakan
Moneter Dan Kebijakan Fiskal
Langkah
yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam kondisi resesi perekonomian:
KEBIJAKAN MONETER
Adalah kebijakan yang dilakukan oleh
otoritas moneter (Bank Sentral) untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui
pengawasan jumlah uang beredar atau suku bunga atau kombinasi keduanya.
Dari segi kebijakan moneter, dalam
kondisi resesi perekonomian pemerintah dapat mengambil langkah-langkah sebagai
berikut:
1.
Operasi pasar terbuka
2. Mengubah suku bunga dan tingkat diskonto
3.
Mengubah
cadangan minimal
1.
OPERASI
PASAR TERBUKA
1.1. Dalam Kondisi Under
Employment :
Kondisi resesi / kelesuan ekonomi /
under-employment adalah keadaan perekonomian dimana banyak pengangguran karena
faktor produksi dan menurunnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa.
Agar kegiatan perekonomian dapat meningkat,
maka bank sentral perlu menaikkan jumlah uang beredar melalui pembelian
surat-surat berharga dari bank – bank umum dan masyarakat.
Jika jumlah uang beredar bertambah
banyak, maka permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa juga ikut naik dan
selanjutnya akan mendorong kegiatan produksi dalam perekonomian terjadi
kenaikan penyerapan tenaga kerja dan kenaikan.
1.2. Dalam Kondisi Inflasi
(Over Employment)
Kondisi inflasi/naiknya harga-harga
umum dapat terjadi apabila kapasitas produksi telah digunakan secara penuh tapi
permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa terus meningkat, sehingga
pendapatan nasional aktual lebih besar dari pendapatan nasional full
employment.
Untuk mengatasi masalah tersebut dapat
dilakukan dengan menurunkan / mengurangi jumlah uang beredar yang ada
dimasyarakat melalui penjualan surat-surat berharga oleh bank sentral kepada
bank-bank umum.
Dengan adanya penjualan surat-surat
berharga ini maka tabungan giral masyarakat dan cadangan yang dimiliki oleh
bank umum akan berkurang yang berarti jumlah uang beredar didalam perekonomian
juga berkurang, pada gilirannya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa
juga berkurang. Berkurangnya permintaan akan menyebabkan terjadinya penurunan
harga barang-barang dan jasa (inflasi berkurang).
2. MENGUBAH SUKU BUNGA DAN TINGKAT DISKONTO
Ada 2 cara yang dapat dilakukan
oleh bank sentral didalam membantu bank-bank umum, yaitu dengan memberi
pinjaman atau dengan membeli surat-surat berharga tertentu yang dimiliki oleh
bank umum yang memerlukan bantuan.
Jika bank-bank umum menjual surat-surat
berharga kepada bank sentral maka cara ini disebut mendiskontokan surat-surat
berharga. Baik dalam memberikan pinjaman maupun dalam membeli surat-surat
berharga dari bank-bank umum, bank sentral akan menetapkan tingkat diskonto
surat-surat berharga tersebut dan suku bunga pinjaman yang harus dibayar oleh
bank-bank umum.
Peranan bank sentral sebagai sumber
pinjaman atau tempat mendiskontokan surat-surat berharga dapat digunakan oleh
bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan tingkat kegiatan
ekonomi.
Jika bank sentral menurunkan tingkat
diskonto dan suku bunga pinjaman yang diberikan kepada bank-bank umum, maka
biaya / bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum menjadi lebih murah. Pada
gilirannya bank-bank umum dapat memberikan pinjaman kepada nasabahnya dengan
suku bunga yang rendah pula. Jika suku bunga kredit perbankan turun maka
permintaan masyarakat terhadap kredit perbankan akan naik dan ini akan
menyebabkan bertambahnya jumlah uang beredar yang ada dimasyarakat. Tindakan
menaikkan atau menurunkan suku bunga ini disesuaikan dengan kondisi resesi yang
sedang terjadi seperti pada point 1 di atas.
3. MENGUBAH CADANGAN MINIMAL
Bank sentral juga dapat mempengaruhi
jumlah uang beredar dengan mengubah ketetapan mengenai tingkat cadangan minimal
(reserve requirement) yang harus dimiliki oleh bank-bank umum. Jika bank
sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka bank sentral akan mewajibkan
bank-bank umum untuk menaikan tingkat cadangan minimalnya, dan meningkatnya
cadangan minimal ini akan dapat mengurangi tabungan giral pada bank-bank umum
tersebut, dan dengan sendirinya akan menurunkan jumlah uang beredar, begitu
juga sebaliknya.
KEBIJAKAN FISKAL
Adalah kebijakan pemerintah yang
ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui pengeluaran (spending)
dan perpajakan (taxation) atau kombinasi keduanya
Secara garis
besar, kebijakan fiskal dibedakan sebagai berikut:
1.
Kebijakan Fiskal Defisit atau Ekspansif
Adalah kebijakan fiskal dimana
pengeluaran pemerintah melebihi penerimaannya.
2.
Kebijakan Fiskal Surplus atau Kontraktif
Adalah kebijakan fiskal dimana
pengeluaran pemerintah lebih kecil dari penerimaannya.
3.
Kebijakan Fiskal Berimbang
Adalah kebijakan fiskal dimana
pengeluaran pemerintah sama / seimbang dengan penerimaannya.
Kebijakan Fiskal ditentukan
berdasarkan kondisi resesi yang sedang terjadi:
1.
Perekonomian dalam kondisi under employment.
Jika perekonomian dalam kondisi under
employment (resesi) yang berarti dalam perekonomian banyak faktor produksi yang
menganggur, permintaan masyarakat terhadap barang-barang dan jasa mengalami
kelesuan.
Untuk mengatasinya, Pemerintah dapat
mengambil kebijakan fiskal defisit melalui kenaikan anggaran belanja pemerintah
atau pengurangan pajak, atau kombinasi keduanya.
Jika anggaran belanja pemerintah (G)
dinaikan maka pendapatan nasional yang ada juga akan ikut mengalami kenaikan,
sebab Y = C + l + G + NX.
Bila yang dilakukan pemerintah adalah
pengurangan pajak, maka pendapatan disposable masyarakat akan naik. Kenaikan
pendapatan tersebut akan mendorong naiknya pengeluaran konsumsi yang
selanjutnya akan menaikan tingkat pendapatan nasional.
2. Perekonomian dalam kondisi over employment
Kondisi perekonomian yang over
employment menunjukan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa terus
meningkat meskipun perusahaan sudah beroperasi pada kapasitas penuh dan para
pekerja / buruh telah bekerja lembur. Adanya kelebihan permintaan yang melampaui
kapasitas perekonomian untuk melayaninya akan mengakibatkan terjadinya inflasi
dalam perekonomian. Untuk mengatasi masalah tersebut kebijakan fiskal yang
dapat digunakan oleh pemerintah adalah kebijakan fiskal surplus. Dengan
mengurangi anggaran belanja pemerintah, pendapatan nasional akan menurun dan
pada gilirannya daya beli masyarakat juga berkurang sehingga inflasi bisa
ditekan.
PENDAHULUAN
Kebijakan
fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi
suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.
Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan
perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama
kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi
pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:
- Permintaan
agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
- Pola
persebaran sumber daya
- Distribusi
pendapatan
BAB
I
1.1 PENGERTIAN KEBIJAKAN FISKAL (Fiscal Policy)
Kebijakan
Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi
perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan
pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk
mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada
pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.
Kebijakan
yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan
kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya
tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain,
kebijakan fiskal adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan
atau pengeluaran Negara.
Dari semua unsure APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara
dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiscal. Contoh
kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional mengalami
inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara
memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan
lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.
Dari semua unsure APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiscal. Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.
1.2 TUJUAN
KEBIJAKAN FISKAL
Tujuan
kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini
dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi
pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang
diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y)
dan tingkat kesempatan kerja (N).
Tujuan
utama kebijakan fiskal ialah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan
harga. Implementasinya untuk menggerakkan Pos penerimaan dan pengeluaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan semakin kompleksnya
struktur ekonomi perdagangan dan keuangan, maka semakin rumit pula cara
penanggulangan inflasi. Kombinasi beragam harus digunakan secara tepat, seperti
kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan dan penentuan harga.
Dalam kebijakan fiskal, inflasi dikendalikan dengan surplus anggaran, sedangkan
dalam kerangka kebijakan moneter, inflasi dikendalikan dengan tingkat bunga dan
cadangan wajib. Piranti kebijakan yang perlu dipersiapkan
Dalam kebijakan fiskal, inflasi dikendalikan dengan surplus anggaran, sedangkan dalam kerangka kebijakan moneter, inflasi dikendalikan dengan tingkat bunga dan cadangan wajib. Piranti kebijakan yang perlu dipersiapkan
1. Pajak untuk sektor swasta
1. Pajak untuk sektor swasta
2.
Pinjaman pada masyarkat
3.
Pengeluaran Pemerintah untuk pengendalian pengangguran
Apabila piranti kebijakan dimaksud ternyata gagal, maka cara yang tepat dengan
MENCETAK UANG. Uang yang dicetak oleh pemerintah harus dijamin dengan cadangan
devisa yang cukup, agar uang yang beredar di masyarakat aman.
Kebijakan Fiskal
Apabila piranti kebijakan dimaksud ternyata gagal, maka cara yang tepat dengan MENCETAK UANG. Uang yang dicetak oleh pemerintah harus dijamin dengan cadangan devisa yang cukup, agar uang yang beredar di masyarakat aman.
Kebijakan Fiskal
- Ekspansif
: implementasi kebijakan ini dengan menaikkan pengeluaran pemerintah dan
menurunkan penerimaan pajak.
- Kontraktif
: implementasi kebijakan ini dengan menurunkan pengeluaran pemerintah dan
menaikkan penerimaan pajak.
Permasalahan
yang mungkin muncul dalam kebijakan fiscal
1.
Bagaimana
meningkatkan kemampuan perpajakan (Taxable Capacity)
2.
Bagaimana
membuat seimbang komposisi pajak
3.
Bagaimana
merancang pajak-pajak khusus
Macam-macam
Kebijakan Fiskal
- Functional
finance : Pembiayaan pemerintah yang bersifat fungsional
- The
managed budget approach : Pendekatan pengelolaan Anggaran
- The
stabilizing budget : Stabilisasi anggaran yang otomatis, apabila model
ini gagal, maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya seperti
dengan menaikkan gaji PNS atau subsidi
- Balance
budget approach : Pendekatan Anggaran Belanja berimbang, namun bila
terlambat penyesuaian (Perubahan Anggaran Keuangan), maka kepercayaan
masyarakat akan hilang.
Dalam
konteks perencanaan pembangunan ekonomi, rancangan kebijakan fiskal tidak hanya
diarahkan untuk pengembangan aspek ekonomi seperti pendapatan per kapita,
pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan stabilisasi ekonomi, tetapi
juga pening katan aspek sosial seperti pemerataan pendapatan, pendidikan, dan
kesehatan.
Buku ini memberikan gambaran era baru pengelolaan kebijakan fiskal sejak
periode 1960an hingga saat ini. Seperti perkembangan kebijakan perpajakan dan
kepabeanan; perkembangan reformasi kebijakan belanja; perkembangan kebijakan
pembiayaan dan sektor keuangan; desentralisasi fiskal dan otonomi daerah;
termasuk peningkatan kualitas dan pengamanan pelaksanaan kebijakan fiskal.
Buku ini memberikan gambaran era baru pengelolaan kebijakan fiskal sejak periode 1960an hingga saat ini. Seperti perkembangan kebijakan perpajakan dan kepabeanan; perkembangan reformasi kebijakan belanja; perkembangan kebijakan pembiayaan dan sektor keuangan; desentralisasi fiskal dan otonomi daerah; termasuk peningkatan kualitas dan pengamanan pelaksanaan kebijakan fiskal.
Karena itu, kebijakan fiskal senantiasa mengalami perubahan dari tahun ke tahun
sejalan dengan masa bakti kabinet pemerintahan saat itu. Buku ini disarankan
dimiliki oleh para birokrat pemerintahan, pemerhati perpajakan dan keuangan,
dosen, mahasiswa, serta masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap
kebijakan fiskal di Indonesia.
Karena itu, kebijakan fiskal senantiasa mengalami perubahan dari tahun ke tahun sejalan dengan masa bakti kabinet pemerintahan saat itu. Buku ini disarankan dimiliki oleh para birokrat pemerintahan, pemerhati perpajakan dan keuangan, dosen, mahasiswa, serta masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap kebijakan fiskal di Indonesia.
RESENSI TERKINI - Era Baru Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep, dan
Implementasi
RESENSI TERKINI - Era Baru Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep, dan Implementasi
Kebijakan
fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi
suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.
Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan
perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.
Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan
tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi
variabel-variabel berikut:
* Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
* Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi